Sastra dan Politik ; Antara Fiksi atau Fiktif!

Hamjah Diha*

hamjahdiha.or.id – Sastra dan politik merupakan dua bidang ilmu yang memiliki konsentrasi yang berada. Sastra berbicara tentang teks fiksi yang dihasilkan oleh para sastrawan, namun memiliki hubungan erat dengan masyarakat. Pasalnya, sastra lahir atas kondisi yang dialami oleh pengarang dimana karya sastra tersebut diciptakan.

Sedangkan politik berbicara tentang kebijakan yang diambil oleh para penguasa (negara maupun daerah). Kebijakan tersebut berkaitan dengan masyarakat pula. Melihat konsentrasi kedua bidang ilmu tersebut, maka sastra memiliki hubungan erat dengan politik. Sebab, kedua bidang ilmu tersebut sama-sama berbicara tentang kondisi masyarakat.

Namun, dalam sejarah sastra Indonesia, sastra dan politik tidak pernah hidup berdampingan secara damai dan harmonis, bahkan sejak awal pertumbuhannya, (Taum, 2015). Hal itu disebabkan karena kebijakan pemerintah kolonial yang cenderung memisahkan antara sastra dan politik. Karya sastra yang berbicara tentang politik tentunya tidak memiliki tempat yang baik dihati kolonial.

Sehingga masyarakat pada umumnya, dan para sastrawan pada khususnya beranggapan bahwa harus menjauhkan diri dari politik (sastra harus bersifat apolitis, dan bahkan karya sastra yang berbicara tentang politik harus mendapat cacian atau sumpahan dari berbagai kalangan. Sastra seolah-olah tidak boleh berhubungan langsung dengan kehidupan nyata karena sastra hanya dipahami sebagai karya fiksi, (Taum, 2015).

Namun, pandangan tersebut di atas ditolak oleh kritikus sastra postmodern (pasca moderen), misalnya di Indonesia, tokoh yang mengkritisi tentang sastra harus apolitis tersebut adalah Arif Budiman, Gunawan Muhammad, dan sederet kritikus lainnya. Sedangkan tokoh luar (Barat) yang mengkritisi pandangan (sastra harus menjauhkan diri dari politik) adalah Jameson, Eagleton, Stuart Hall, dan lainnya. Bagi mereka bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah netral, begitu juga dalam ilmu sastra.

Sebab dalam karya sastra terdapat sederet ideologi. Untuk itu, tugas kritikus sastra harus membongkar hubungan gelap antara sastra dan ideologi. Sejalan dengan itu, Eagleton, (1983) mengatakan bahwa tugas kritikus sastra adalah mendefinisikan hubungan antara sastra dan ideologi. Menurut Eagleton, politik adalah semua cara pengaturan kehidupan bermasyarakat yang melibatkan kekuasaan di dalamnya.

Kritikus sastra post-modern pun mengusulkan tentang pentingnya ilmu baru dalam tubuh kritik sastra. Mereka mengusulkan tentang “metode kritik politik.” Menurut mereka bahwa, Teks sastra mengandung resonansi sosial, historis, dan politis. Sebuah teks sastra hanyalah permukaan yang mengubur sejarahnya yang hakiki. Karena itu, pentinglah mengungkapkan “ketidaksadaran politis” dalam teks-teks sastra yang menawarkan strategi bagi penghilangan kontradiksi-kontradiksi sejarah, (Taum, 1997).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa ada banyak sastrawan yang pernah dimiliki oleh Indonesia yang konsen berbicara politik melalui karya-karya yang mereka hasilnya. Misalnya, Pramoedya Ananta Toer, Widji Thukul, Ismail Marzuki, dan sederet sastrawan lainnya.

Di Barat, yang memulai berbicara tentang politik adalah Friedrich Nietzsche melalui karyanya yang berjudul Der Wille zur Macht yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Walter Kaufmann dan R.J. Holingdale, menjadi The Will to Power. Karya tersebut lahir atas dasar terinspirasi dari karya Arthur Schopenhauer, mengenai konsep tentang the will to life. Menurut Schopenhauer, bahwa alam semesta beserta seluruh isinya ini digerakkan oleh hasrat untuk hidup. Hasrat itulah yang terdapat pada semua makhluk hidup untuk menolak kematian. Dan: menghasilkan ciptaan yang bermakna.

Menurut Porter dalam Wattimena, (2011) bahwa setidaknya ada tiga konsep dasar yang terkandung dalam The Will of Power, yakni (1) kehendak untuk berkuasa sebagai abstraksi dari realitas, (2) sebagai aspek terdalam sekaligus tertinggi dari realitas (the nature of reality) dan (3) sebagai realitas itu sendiri apa adanya (reality as such).
Secara praktiknya, di Amerika Latin bahwa mereka (sastrawan) harus melibatkan diri dalam dunia politik praktis.

Sebab mereka tidak ingin jadi follower (pengikut) kaum kolonial. Mereka memilih nasionalis yang lahir dari budaya mereka sendiri.Bangsa-bangsa itu lebih memilih realisme magis (magic realism) ketimbang menjadi budak peniru Barat. Itu semua karena intelektual Amerika Latin sangat paham politik, (Sudyarto). Menurut, Sudyarto, bahwa ada untungnya bagi para penguasa jika sastrawan mandul politik, Ia (para penguasa, baik itu penguasa Negara maupun daerah) tidak akan mengganggu orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan politiknya.

Merujuk dari pernyataan tersebut, maka sastra bukanlah fiktif belaka berbicara tentang politik, ia merupakan karya fiksi yang selalu mengispirasi dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh para penguasa (negara maupun daerah).

* Dewan Pembina Hamjah Diha Foundation dan Staf Pengajar di FKIP UNIQHBA Loteng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *